Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi: Analisis Terhadap Kerangka Hukum di Indonesia

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dengan kerangka utama yang berbentuk undang-undang, ditegaskan dalam UUD 1945. Dalam masyarakat, hukum memainkan peran yang dominan untuk menciptakan rasa kepastian. Kepastian hukum penting untuk menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Namun, permasalahan sosial seperti korupsi telah mengikis kepercayaan masyarakat pada keadilan hukum. Tindak pidana korupsi memiliki konotasi luas yang melibatkan berbagai bentuk pelanggaran, sering kali melibatkan pejabat pemerintah daerah. Data menunjukkan keterlibatan pejabat daerah dalam kasus korupsi meningkat sejak 2004.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik hukum normatif. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, diperoleh dari dokumen tertulis, wawancara, dan observasi. Penelitian berfokus pada literatur, dengan sumber primer seperti dokumen resmi pemerintah, dan sumber sekunder sebagai informasi pelengkap.
Pengadilan khusus korupsi berada di setiap ibu kota provinsi berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009. Proses pembuktian dalam sidang perkara pidana menjadi sentral, menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan bukti sah. Ada empat konsep teori pembuktian, termasuk pembuktian sesuai undang-undang dan pembuktian berdasarkan keyakinan pribadi hakim. Meskipun KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang, dalam praktik, metodenya cenderung positif. "Pembuktian Terbalik" memberi beban kepada terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya, berbeda dengan metode tradisional.

Keywords: Hukum Indonesia, Korupsi, Pembuktian Terbalik, KUHAP, Tindak Pidana Korupsi.