Dinamika Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Nasional

Perdagangan manusia, yang secara internasional dikenal dengan istilah "human trafficking", adalah bentuk kejahatan transnasional yang terus mendapat perhatian dunia. Secara internasional, kerangka kerja hukum utama yang menangani perdagangan manusia adalah Protokol Palermo (secara resmi disebut "Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak") yang merupakan tambahan dari Konvensi PBB melawan kejahatan transnasional terorganisir. Tujuan dari studi ini adalah untuk melihat bagaimana masing-masing negara mengadaptasi dan menerapkan prinsip dan norma internasional dalam perundangan dan praktik hukum nasional mereka Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, yang artinya studi ini menguraikan temuan dalam format naratif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengilustrasikan dan menjelaskan fenomena yang sedang diamati. Hasil studi menemukan bahwa pelaku perdagangan manusia di Asia Tenggara menggunakan metode yang beragam seiring perkembangan globalisasi. Hasil studi juga mengungkapkan perspektif hukum nasional. Banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia, telah mengembangkan undang-undang dan regulasi khusus untuk menangani masalah ini. Namun, tantangannya terletak pada penerapan, penegakan, serta perlindungan korban.
Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Protokol Palermo Perspektif Hukum Pidana