Ikhwan, Ashadi (2021) SENGKETA PAJAK ROYALTI PT. SUZUK INDOMOBIL MOTOR (STUDI KASUS PUT 101927.15/2012/PP/M.XIIIA Tahun 2019). Diploma thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
SKRIPSI_IKHWAN ASHADI_COVER.pdf - Submitted Version
Download (48kB)
SKRIPSI IKHWAN ASHADI ABSTRAK_1.pdf - Submitted Version
Download (109kB)
SKRIPSI IKHWAN ASHADI BAB 1_1.pdf - Submitted Version
Download (211kB)
SKRIPSI IKHWAN ASHADI BAB II_1.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only
Download (260kB) | Request a copy
SKRIPSI IKHWAN ASHADI BAB III_1.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only
Download (285kB) | Request a copy
SKRIPSI IKHWAN ASHADI BAB IV_1.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only
Download (376kB) | Request a copy
SKRIPSI IKHWAN ASHADI BAB V_1.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only
Download (215kB) | Request a copy
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak royalti yang menjadi penyebab timbulnya sengketa perpajakan terkait royalti PT Suzuki Indomobil Motor (SIM). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan putusan pengadilan pajak atas sengketa pajak royalti PT Suzuki Indomobil
Motor (SIM). Metode penelitian yuridis normatif ini ialah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang dialami
oleh PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) merupakan sengketa yang bersifat yuridis, yaitu bahwa pokok sengketa atas koreksi royalti dimaksud adalah perbedaan metode penentuan kewajaran besarnya royalti, Pemeriksa memakai ROT adalah tidak tepat karena tidak lazim diterapkan di negaranegara yang tergabung dalam OECD serta tidak termasuk metode yang disarankan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana berdasarkan Pasal 11 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER32/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sedangkan Pemohon Banding menggunakan CUP. Akibat perbedaan mengenai penerapan tersebut, maka wajib pajak melakukan upaya hukum hingga ke tahap banding ke Pengadilan Pajak.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | 1627350066 |
Uncontrolled Keywords: | Sengketa Pajak, Banding, Penelitian Pajak, Royalti. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Program Studi Sarjana Hukum |
Depositing User: | miss Almananda Diyanti |
Date Deposited: | 16 Aug 2022 04:35 |
Last Modified: | 18 Aug 2022 05:54 |
URI: | http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/272 |