PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PUBLIK FIGURE BERDASARKAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Publik Figure Berdasarkan Asas Equality Before The Law. Dengan rumusan masalah Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Publik Figure Berdasarkan Asas Equality Before The Law serta Bagaimana Hambatannya. Menggunkan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan analisis. Kesimpulannya Penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi hambatan substansi, struktur, dan budaya. Hambatan substansi meliputi keanekaragaman frase "pengguna narkotika" dalam undang-undang, makna multi-tafsir Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, dan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika. Hambatan struktur meliputi kurangnya eksplorasi fakta oleh aparat penegak hukum dan hakim. Hambatan budaya melibatkan pengaruh publik figur, perbedaan akses sumber daya dan bantuan hukum, persepsi masyarakat terhadap publik figur, serta budaya suap dan damai.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Publik Figur, Penegakan Hukum.