Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Plk

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Dalam penanggulangannya, telah lahir sebuah hukum yang disebut Cyber Law atau hukum siber. Cyber law erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Ruang lingkup cyber law meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen dan pemanfaatan internet dalam keseharian. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Uundang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 sebagai upaya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Siber.

Kata Kunci : Media Sosial, Hukum Siber, Tindak Pidana Siber