ANALISIS UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN PKPU DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021.

Penundaan kewajiban tanpa utang dikenal sebagai PKPU. Perusahaan dapat menghindari pengadilan kebangkrutan dengan melakukan pembayaran. PKPU memungkinkan debitur untuk merestrukturisasi kewajibannya, yang dapat mencakup pembayaran seluruh atau sebagian pinjaman kepada kreditur konkuren. Jika ini dilakukan dengan baik, debitur pada akhirnya akan dapat melanjutkan operasi perusahaannya. Studi ini, juga dikenal sebagai tinjauan literatur, dilakukan di perpustakaan. Karena sifat-sifat khusus yang menjadi dasar penciptaan ilmu penelitian, maka kajiannya ditantang langsung oleh data atau teks yang disediakan, bukan oleh data lapangan, dengan menggunakan metodologi penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang didasarkan pada kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum ini bersifat normatif dan bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep hukum.

Kata kunci: Kepailitan, Hukum Positif, dan PKPU.