YURISDIKSI UNIVERSAL DALAM PENUNTUTAN KEJAHATAN TERORISME BERDASARKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Indonesia ialah negara dengan dampak terorisme cukup besar. Kedaulatan merujuk pada kekuasaan tertinggi dimiliki negara guna melakukan aktifitas dengan kebebasan berdasar kepentingannya, selama tidak melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. kedaulatan negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi memiliki hak juga kewajiban melakukan tindakan hukum. Pada saat ini, hampir semua jenis kejahatan tidak lagi terbatas pada yurisdiksi satu negara. Seringkali, klaim yurisdiksi melibatkan lebih dari satu ataupun dua negara, yang mengakibatkan masalah konflik yurisdiksi mengganggu hubungan internasional antara negara terlibat di kasus kejahatan lintas batas teritorial. Tindakan terorisme ialah bentuk kejahatan tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga kedaulatan negara secara keseluruhan. Pentingnya isu terorisme pertama kali terangkat ke dunia internasional saat terjadi serangan teroris kepada World Trade Center (WTC) yakni 11 September 2001. Serangan ini menyebabkan kematian lebih dari 3000 orang. AUMF menjadi dasar bagi Amerika Serikat dalam menjalankan misi untuk memberantas bentuk terorisme di negara berpotensi menjadi tempat perlindungan kelompok terorisme, yakni Afganistan juga Irak. Indonesia mengadopsi pendekatan "hard approach" dan "soft approach" guna mengatasi aksi terorisme. Pendekatan ini diatur di UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian mengalami perubahan melalui UU No 5 Tahun 2018. Penelitian ini guna mengaalisis perihal kejahatan terorisme yang merupakan kejahatan serius dan harus diadili oleh komunitas internasional secara kolektif, dengan berbagi yurisdiksi dan kerjasama antarnegara, dengan judul Yurisdiksi Universal Dalam Penuntutan Kejahatan Terorisme Berdasarkan Hukum Pidana Internasional. Menggunakan metode yuridis normative.

Kata Kunci: Pemberantasan Terorisme, Yuridiksi Universal, Hukum Internasional.