KAJIAN MENGENAI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama Pasangan Kristen-Islam)

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif dalam konsep trias politika seharusnya mengawal pelaksanaan hukum agar selaras dengan hukum positif di Indonesia. Namun fenomena pernikahan beda agama seolah menyimpulkan bahwa tidak adanya harmonisasi hukum antara Undang-Undang dan Yurisprudensi Hakim dengan adanya putusan dikabulkannya permohonan pernikahan beda agama di PN Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dampak Pernikahan Beda Agama menurut Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approcah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya menolak adanya pernikahan beda agama, kecuali agama Konghucu yang lebih fleksibel dalam mengatur permasalahan tersebut. Berkaitan dengan aturan hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak memperbolehkan pernikahan beda agama karena akan berdampak pada status perkawinan dan status anak yang tidak sah yang berakibat pada keterbatasan hubungan keperdataan anak dengan ayah kandungnya. Meskipun begitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tetap memberikan ruang bagi anak hasil pernikahan beda agama untuk memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk resmi menjadi warga negara. Namun di sisi lain, potensi permasalahan berkaitan dengan hak-hak waris akan sulit diselesaikan karena dua hukum positif lain yang menolak pernikahan beda agama.

Kata Kunci: Pernikahan, Beda Agama, Putusan Hakim