Pertanggungjawab Hukum Bagi Pelaku Yang Memperjualbelikan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh)

Al Sihab, Muhammad Aris (2023) Pertanggungjawab Hukum Bagi Pelaku Yang Memperjualbelikan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh). Other thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

[thumbnail of Jurnal Muhammad Aris Al Sihab] Text (Jurnal Muhammad Aris Al Sihab)
Done_Jurnal_Muhammad Aris Al Sihab.docx

Download (58kB)

Abstract

Sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut kita syukuri dengan memanfaatkan sumber daya tersebut melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, perlindungan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Perdagangan satwa liar khususnya satwa liar yang dilindungi ataupun langka digolongkan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA). Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Perbuatan Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar yang Dilindungi dan bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni dalam Pasal 21 ayat (2) dan ancaman pidana dalam Pasal 40 ayat (2) yakni, penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dalam perkara Nomor: 44/Pid.B/LH/2019/PN Msh, putusan hakim tersebut sangat ringan dari tuntutan Jaksa. Oleh karena itu sarannya adalah hakim sebaiknya lebih memperhatikan unsur-unsur suatu tindak pidana sehingga selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Dalam kasus tindak pidana ini, seharusnya Jaksa melakukan upaya hukum banding.

Kunci: Tindak pidana, Perdagangan satwa liar

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Program Studi Sarjana Hukum
Depositing User: Mr Erlangga Wisnu
Date Deposited: 09 Jan 2024 04:39
Last Modified: 09 Jan 2024 04:39
URI: http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1285

Actions (login required)

View Item
View Item