TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL: ANALISIS KASUS PT. ANEKA BINTANG GADING

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, di mana setiap kegiatan untuk mengatur tata pemerintahan di Indonesia harus memiliki dasar hukum melalui peraturan perundang-undangan yang telah disetujui oleh Pemerintah. Seiring perubahan zaman, dalam konteks hukum pidana, subjeknya tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup entitas hukum seperti badan hukum. Badan hukum juga dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum jika melanggar ketentuan hukum pidana. pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana juga dikenal dengan istilah Vicarious Liability, dalam teori ini tanggung jawab atas tindakan pidana dapat diberikan kepada karyawan dan direktur. Pada tahun 2022, terjadi kasus di mana brand Holywings di bawah PT. Aneka Bintang Gading melakukan promosi terkait peluncuran produk minuman beralkohol Gordon's Dry Gin dan Gordon's Pink. bahwa Holywings akan memberikan minuman tersebut secara gratis kepada individu dengan nama Muhammad untuk mendapatkan Gordon's Dry Gin, dan nama Maria untuk mendapatkan Gordon's Pink. Kontroversi muncul di kalangan masyarakat, terutama dari tokoh-tokoh agama Islam dan Kristen Akibatnya, Holywings dilaporkan ke pihak kepolisian terkait kasus penistaan agama. Sebagai sebuah merek yang beroperasi di bawah naungan sebuah entitas korporasi, kasus penistaan agama yang muncul dari promosi yang dilakukan oleh Holywings juga menyeret PT. Aneka Bintang” Gading. Maka penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dengan judul Tanggung Jawab Pidana Terhadap Korporasi Atas Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial: Analisis Kasus Pt. Aneka Bintang Gading. Dengan menggunakan metode hukum normative malalui pendekatan yuridis empiris.

Kata Kunci: Penistaan Agama, Holywings, Tindak Pidana Korporasi.