PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGKAP INFORMASI RAHASIA DALAM KASUS PELANGGARAN NARKOTIKA: TINJAUAN PUTUSAN KASUS NOMOR 128/PID.SUS/2014/PN.TK

Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas-asas hukumnya. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah kecanduan narkoba (narkoba dan zat berbahaya). Banyak petugas polisi memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, tetapi ironisnya mereka juga terlibat dalam pelanggaran hukum yang seharusnya mereka patuhi. Jika pelaku ada hubungan dengan kejaksaan dalam perkara ini, maka akan diganjar pidana denda ditambah sepertiga sesuai Pasal 54 KUHP. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban resmi atas perbuatan salah para pelaku, terutama jika mereka adalah pejabat pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan kejahatan narkoba yang berlaku tidak hanya untuk pecandu narkoba tetapi juga untuk polisi yang bekerja sebagai lembaga penegak hukum. Putusan Perkara 128/PID.SUS/2014/PN.TK mencerminkan penerapan hukum pidana substantif oleh hakim terhadap penyalahgunaan narkoba oleh oknum POLRI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi oleh whistleblower. Perlindungan Hukum Terhadap Keterbukaan Informasi Rahasia Terkait Kejahatan Narkoba: Putusan Perkara No. 128/Pid.Sus/2014/Pn.Tk. dengan metode penelitian normatif menggunakan analisis deskriptif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kejahatan Narkoba, Keterbukaan Informasi Rahasia.