Dampak Hukum Politik terhadap Upaya Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Terorisme, sebagai kejahatan luar biasa, menuntut pendekatan penanganan yang unik dan komprehensif. Peningkatan perhatian internasional terhadap terorisme, khususnya setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, telah mengubah dinamika global dalam memerangi terorisme. Di Indonesia, peristiwa bom Bali pada tahun 2002 memicu kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk mengembangkan kerangka hukum yang efektif dalam mengatasi terorisme. Kebijakan dan langkah antisipatif yang diambil pemerintah Indonesia, termasuk penerbitan dan revisi peraturan hukum, menggambarkan upaya nasional yang signifikan dalam menghadapi ancaman terorisme. Studi ini mengeksplorasi bagaimana politik hukum di Indonesia berevolusi sebagai respons terhadap ancaman terorisme, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta implikasinya terhadap keamanan dan ketahanan nasional.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, mengandalkan kerangka normatif hukum sebagai fondasi utamanya. Review literatur yang dilakukan mencakup berbagai sumber termasuk buku, jurnal akademis, dan bahan literatur pendukung lainnya. Analisis kualitatif menjadi metode utama dalam menyusun kesimpulan dari temuan yang diperoleh, dengan fokus pada evaluasi dan interpretasi data primer dan sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Anti-Terorisme Indonesia, meskipun telah mengalami beberapa revisi, masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk mengatasi dinamika terorisme yang berubah. Pembentukan Densus 88 dan BNPT menjadi langkah penting dalam strategi pemberantasan terorisme di Indonesia, namun masih diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara lembaga-lembaga penegakan hukum. Kebijakan hukum harus terus berkembang untuk menangani aspek-aspek baru terorisme, termasuk terorisme siber dan kerjasama internasional. Studi ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia dalam strategi pemberantasan terorisme. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan multidisiplin dalam menangani terorisme, yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga sosial, budaya, dan ekonomi.

Kata Kunci : Terorisme, Kebijakan Hukum, Pemberantasan Terorisme, Hak Asasi Manusia, Keamanan Nasional