Pengedaran Pestisida Ilegal: Analisis Kajian Hukum terhadap Peraturan, Sanksi Pidana, dan Upaya Penanggulangan di Indonesia

Pestisida kimia menjadi alat utama dalam mengatasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang paling sering dimanfaatkan oleh para petani di Indonesia, mencapai persentase sebesar 95,29%. Tahun 2018 lalu, Kementerian Pertanian sudah melakukan penarikan pestisida sebanyak 1147. Adapun yang ditarik atas permintaan sendiri yakni karena telah terlampau banyak dipalsukan dan juga kehilangan kefektivan untuk membunuh penyakit. Peredaran pestisida harus memiliki registrasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas masalah penyebaran pestisida ilegal di Indonesia dan memberikan wawasan yang lebih tajam untuk perbaikan kebijakan dan tindakan penegakan hukum di masa mendatang.
Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui studi kepustakaan untuk mendalamkan pemahaman terhadap implementasi hukum dan regulasi yang mengatur penyebaran pestisida ilegal di Indonesia.
Pestisida yang diedarkan mengharuskan produk memiliki registrasi resmi, memenuhi standar kualitas, aman, dan dilengkapi label. Melanggar regulasi, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, berpotensi menimbulkan sanksi pidana maksimal penjara 5 tahun dan denda Rp. 250.000.000,-. Penanggulangan tindak kejahatan, termasuk dalam konteks penyebaran pestisida ilegal, merupakan fokus utama pemerintah dan masyarakat. Upaya bersama telah dijalankan melalui berbagai program dan inisiatif yang terus berkembang. Penerapan hukum pidana memberikan penekanan pada tindakan represif terhadap pelaku, sementara upaya non-penal mencakup pencegahan tindak pidana dan pengaruh terhadap persepsi masyarakat melalui media massa, dengan kesadaran dampak negatif sebagai fokus pencegahan.

Kata kunci: Pestisida Ilegal, Kajian Hukum, Upaya Penanganan