Dinamika Hak Waris Anak Luar Kawin: Sebuah Kajian Hukum

Di Indonesia, berbagai macam sistem pembagian warisan dipraktikkan oleh masyarakat berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ada sistem yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, ada yang mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ada yang berdasarkan Hukum Adat sesuai dengan tradisi suku tertentu di Indonesia. Meskipun ada ketentuan yang mengaturnya, kadang-kadang masih timbul masalah dalam pembagian warisan, terutama ketika melibatkan hak-hak anak luar kawin. Anak-anak hasil hubungan di luar perkawinan sering kali ditempatkan dalam posisi yang tidak pasti dalam konteks hukum waris. Ini membawa konotasi sosial, moral, dan hukum yang kompleks dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia. Mereka menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka, termasuk hak untuk menerima warisan. Hukum mengenai warisan beradaptasi dan berubah seiring waktu, menanggapi perubahan pandangan masyarakat terhadap perkawinan, keluarga, dan moralitas. Dalam kajian ini, dinamika hak waris anak luar kawin di Indonesia dibahas. Sebagai bagian dari perdebatan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik sentral, yang mengklarifikasi bahwa anak luar kawin memiliki hubungan hukum sipil dengan ayahnya jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, putusan ini tidak merinci ketentuan atau pembagian waris antara anak luar kawin dan ayah kandungnya. Pentingnya pemahaman masyarakat dan reformasi hukum mengenai isu hak waris anak luar kawin tercermin dalam konteks hukum di Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, tantangan dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat yang dinamis masih berlanjut.
Kata Kunci: Warisan, Anak Luar Kawin, Kajian Hukum