Peranan Kedokteran Forensik dalam Penegakan Hukum: Sebuah Kajian Komprehensif terhadap Visum et Repertum

Republik Indonesia didirikan berlandaskan prinsip hukum (rechtsstaat). Hukum memegang peranan sentral dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan di Indonesia. Dasar hukum pidana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, yang dikenal dengan KUHP. Terdakwa seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan selama proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan mendalam untuk pembuktian yang sesuai dengan hukum acara pidana. Alat bukti dalam persidangan sangat penting untuk menemukan kebenaran.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka kerja hukum normatif. Data diperoleh dari dokumen, wawancara, dan observasi terhadap pihak-pihak yang relevan. Penelitian fokus pada konstruksi hukum yang ada, prinsip-prinsipnya, dan implementasinya.
Pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia merupakan domain dari hukum acara pidana. Bukti-bukti seperti kesaksian, keterangan ahli, dan dokumen tertulis diperlukan dalam pembuktian. Keterangan dari saksi ahli, khususnya dari ilmu kedokteran forensik, sangat esensial dalam proses peradilan. Ilmu kedokteran forensik memegang peran penting dalam proses peradilan untuk menentukan sumber dari luka atau kematian yang disebabkan oleh tindak pidana. Visum et Repertum menjadi salah satu bentuk bukti yang penting dalam proses pembuktian.

Keyword: Hukum Pidana, Proses Peradilan, Alat Bukti, Kedokteran Forensik, Visum et Repertum