Tindakan Penegakan Hukum dan Kendala Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Indonesia

Dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia diakui sebagai negara yang bercorak hukum dengan fungsi hukum yang penting untuk mengelola dan melindungi kepentingan masyarakat serta hak asasi manusia. Kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan narkotika, merupakan masalah serius di Indonesia, yang juga menjadi bagian integral dari komunitas global yang rentan terhadap kejahatan semacam itu.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada metode hukum normatif, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen, wawancara, dan observasi individu yang terlibat. Sumber referensi dikelompokkan menjadi primer dan sekunder, dengan analisis berbasis literatur mendominasi pengumpulan data.
Wilayah perbatasan memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi perlu dikelola dengan baik untuk mencegah konflik. Kejahatan transnasional terorganisasi, termasuk penyelundupan narkotika, merupakan ancaman kompleks yang muncul akibat globalisasi. Indonesia, dengan posisi geografis yang strategis, menjadi target utama perdagangan narkotika ilegal. Meskipun upaya pencegahan telah dilakukan, masalah narkoba masih berkembang, dan upaya penanganannya masih perlu ditingkatkan.
Pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional, terutama penyelundupan narkotika, memerlukan kerja sama nasional dan internasional. Indonesia harus memperkuat lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanggulangan narkoba dan mendorong partisipasi masyarakat di wilayah perbatasan. Kerjasama regional, seperti ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMDM), juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi peredaran narkoba di wilayah Asia Tenggara.

Kata kunci: kejahatan transnasional, penyelundupan narkotika, wilayah perbatasan, globalisasi, kerjasama internasional, pencegahan narkoba.