Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Over Dimension dan Overloading (ODOL) dalam Kendaraan Angkutan Barang di Indonesia

Hukum dan norma diciptakan untuk memastikan ketertiban dan panduan perilaku dalam masyarakat. Esensinya, hukum mencerminkan evolusi moralitas masyarakat dengan tujuan utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di Indonesia, peningkatan infrastruktur jalan mengakibatkan peningkatan fatalitas kecelakaan, terutama akibat kegagalan teknis kendaraan. Dalam konteks transportasi, truk berukuran besar seperti truk tronton memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengangkutan barang. Namun, permintaan pengangkutan barang besar sering disalahgunakan, mengakibatkan pelanggaran seperti overloading. Modifikasi truk untuk meningkatkan kapasitas tanpa memperhatikan standar keamanan menjadi perhatian serius. Pelanggaran ini menimbulkan konflik antar pengguna jalan dan memerlukan penegakan hukum yang efektif.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Data dikumpulkan dari dokumen tertulis, wawancara, dan pengamatan terhadap partisipan. Fokus penelitian adalah pemahaman norma hukum terkait pelanggaran over dimensi dan over muatan pada kendaraan pengangkut barang. Sumber referensi hukum dibagi menjadi primer dan sekunder, dengan literasi memainkan peran kunci dalam pengumpulan data.
Penegakan hukum di sektor lalu lintas ditujukan untuk mencegah pelanggaran dan melindungi lingkungan, serta menciptakan situasi lalu lintas yang aman. Beberapa alasan pentingnya penegakan hukum terkait pelanggaran kapasitas muatan adalah meningkatnya kecelakaan, fatalitas, kerusakan jalan, dan biaya operasional. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, pendukung, partisipasi masyarakat, dan kebudayaan. Namun, terdapat kendala dalam penerapan UU No. 22 tahun 2009, seperti kurangnya kesadaran, sumber daya, dan koordinasi.

Keyword: Hukum dan Norma, Infrastruktur Jalan, Truk Overloading, Penegakan Hukum, Pelanggaran Muatan.