Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Manusia di Indonesia: Kajian atas Implementasi UU No. 21 Tahun 2007

Perdagangan manusia telah menjadi permasalahan serius yang mengganggu masyarakat dan bertentangan dengan hukum dasar Indonesia. Menurut Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945, hal ini melanggar hak asasi manusia. Definisi perdagangan manusia mencakup tindakan seperti penculikan, penipuan, dan eksploitasi dengan tujuan mendapat keuntungan. Korban perdagangan manusia kebanyakan adalah wanita dan anak-anak, yang sering kali dieksploitasi dalam berbagai cara, termasuk eksploitasi seksual. Faktanya, mayoritas kejadian perdagangan manusia terjadi di kota-kota besar di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif dengan metode hukum normatif. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, melalui dokumen dan wawancara. Penelitian ini juga fokus pada literatur dan sumber hukum primer serta sekunder.
Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, telah merumuskan berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak anak, seperti yang tertera dalam UUD 1945. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi oleh anak-anak, terutama terkait perdagangan manusia, masih sangat besar. Pelaku kejahatan ini seringkali memperdaya, mengintimidasi, atau menggunakan kekerasan untuk mengeksploitasi korban. Perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif adalah suatu keharusan untuk melindungi korban, terutama anak-anak dan perempuan.

Keywords: Perdagangan Manusia, Hak Asasi Manusia, Eksploitasi, UUD 1945, Perlindungan Anak.