Pemahaman Komprehensif Tentang Penggelapan Dana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana

Seiring kemajuan teknologi dan ekonomi di berbagai negara, muncul berbagai tindak kejahatan dan deviasi di sektor ekonomi dan sosial. Kemajuan ini sering kali tak selaras dengan prinsip humanis, menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan negara. Fenomena kejahatan ekonomi kini menjadi sorotan utama dan terus meningkat. Hukum berperan sebagai instrumen kontrol sosial yang menetapkan norma perilaku. Hukum pidana diharapkan menjadi solusi utama menghadapi isu kejahatan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, upaya pengembangan hukum, khususnya pidana, seperti pengkodean, sangat diperlukan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif dengan dasar pendekatan hukum normatif. Data deskriptif dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Studi ini menerapkan metode hukum normatif dengan fokus pada interpretasi regulasi hukum dan prinsip dasar hukum yang relevan dengan isu penggelapan.
Penggelapan didefinisikan sebagai tindakan menyembunyikan barang yang semula dipercayakan. Esensi dari penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan. Ada perbedaan signifikan antara pencurian dan penggelapan. Karakteristik tindak pidana penggelapan meliputi tindakan melawan hukum, dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dan terjadi dalam lingkup pekerjaan atau industri. Hukum Pidana mengatur tindakan penggelapan dalam Bab II, dengan fokus pada pelanggaran terhadap kekayaan. Seseorang yang dituduh penggelapan harus menjalani proses hukum sebelum mendapatkan putusan, yang harus mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Keywords: Penggelapan, Hukum Pidana, Kepercayaan, Tindakan Melawan Hukum, Kekayaan.