Pengaruh Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap Eksploitasi Sumber Daya Laut Indonesia dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum

Laut memiliki peran sentral dalam mempertahankan keamanan dan kemakmuran Indonesia, yang merupakan negara maritim dengan wilayah perairan yang luas. Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan wewenang atas wilayah perairan, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor perikanan. Namun, Indonesia menghadapi tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait illegal fishing. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis hukum normatif dan studi kepustakaan untuk mengungkapkan bahwa meskipun ada landasan hukum yang kuat, penegakan hukum di lapangan dihadapkan pada kendala koordinasi yang kurang efektif, tantangan dalam mengatasi illegal fishing, dan kebutuhan investasi dalam infrastruktur dan pelatihan personil.
Pengaruh Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap eksploitasi sumber daya laut Indonesia adalah signifikan. Konvensi ini memberikan Indonesia hak berdaulat atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), termasuk hak eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam di dasar laut dan tanah di bawahnya. Namun, penegakan hukum terkait illegal fishing dalam implementasi konvensi ini menghadapi tantangan. Kurangnya koordinasi, kurangnya pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang belum optimal menyulitkan pemeliharaan kedaulatan negara di laut. Diperlukan upaya lebih lanjut, termasuk koordinasi yang lebih efektif, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas, serta investasi dalam infrastruktur dan pelatihan personil untuk mengatasi kendala ini.
Kata kunci: Konvensi Hukum Laut 1982, Zona Ekonomi Eksklusif, illegal fishing, penegakan hukum, sumber daya laut.