PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMAKSAAN PERNIKAHAN AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Penelitian ini mengeksplorasi isu perlindungan hukum terhadap korban pemaksaan pernikahan yang berakar dari tindak kekerasan seksual. Melalui analisis peraturan dan regulasi terkait, penelitian ini mengungkap tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks pemaksaan pernikahan. Metode penelitian normatif digunakan untuk menggali kerangka hukum yang ada serta potensi perubahan yang diperlukan.
Kajian ini menekankan urgensi perlindungan hukum yang kuat bagi korban pemaksaan pernikahan akibat kekerasan seksual. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan langkah maju dalam perlindungan, tantangan dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat masih ada. Tindak pidana pemaksaan pernikahan menciptakan dampak merusak terhadap martabat individu dan hak-haknya dalam pengambilan keputusan hidup. Jurnal ini mengungkap kompleksitas situasi pemaksaan pernikahan, termasuk perkawinan anak, tekanan budaya, atau pemerkosaan yang diikuti oleh pernikahan paksa. Perlindungan yang lebih inklusif dan komprehensif diperlukan untuk mengakomodasi skenario yang beragam dan memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Kekurangan dalam regulasi dan penegakan hukum menekankan perlunya pembaruan. Peran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran menjadi penting, dan pendekatan holistik melalui kerja sama pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang layak dan akses keadilan yang lebih kuat.
Kata kunci: Pemaksaan Pernikahan, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Kesadaran Masyarakat