Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Pasca Perkawinan Sirri Berdasarkan Tinjuan Hukum Islam dan Undang-Undang Pekawinan

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus
memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Dengan berbagai
alasan pembenaran, perkawinan dilakukan melalui berbagai model seperti
kawin bawa lari, kawin kontrak hingga perkawinan yang populer di
masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan itu dikenal
dengan istilah lain seperti ‘ kawin bawah tangan’ atau nikah agama, yaitu
perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan
tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA).
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah; Untuk
mengetahui konsep Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) menurut Hukum Islam
dan Undang-Undang Perkawinan. Untuk mengetahui akibat hukum
Perkawinan Siri terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaannya.

Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode penulisan
yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder disamping melihat kasus-kasus yang berkembang di
masyarakat sebagai bahan pelengkap. Spesifikasi penelitian ini adalah
penelitian deskriptif analitis yang berusaha menggambarkan masalah hukum,
sistem hukum dan mengkajinya secara sistematis.
Menurut Hukum Islam, apapun bentuk dan model perkawinan,
sepanjang telah memenuhi rukun dan syaratnya maka perkawinan itu
dianggap sah sementara menurut Hukum Perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu perkawinan memiliki kekuatan
hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di KUA
bagi Muslim dan KCS bagi non Muslim.
Perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi
kelangsungan rumah tangganya. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak
memiliki akte nikah, secara yuridis suami/isteri dan anak yang dilahirkannya
tidak dapat melakukantindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah
tangganya. Anak-anak hanya diakui oleh negara sebagai anak luar kawin
yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
Isteri dan anak yang ditelantarkian oleh suami dan ayah biologisnya tidak
dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun
harta kekayaan milik bersama.
Dampak buruk dari perkawinan siri merupakan akibat dari pemahaman
yang tidak komprehensif terhadap Undang-Undang Perkawinan dan lemahnya penegakan hukum untuk melindungi para korban. Seyogyanya pemerintah segera mengamandemen semua produk Hukum Perkawinan
disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang melindungi semua golongan
dan kepentingan.