KLAUSULA EKSONERASI DARI PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEADILAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 8/K/Pdt/2013

Klausula baku dalam prakteknya masih dilakukan meskipun telah
memiliki larangan. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan
prinsip-prinsip hukum perjanjian. Bila terdapat klausula eksonerasi
dalam klausula baku dapat menimbulkan masalah hukum sehingga
konsumen maupun debitur mengajukan gugatan pembatalannya
kepada pengadilan. Dalam penelitian tesis ini penulis memberi
contoh putusan Kasasi Nomor No. 8/K/PDT/2013. Rumusan masalah
yang penulis bahas adalah : 1. Bagaimanakah ruang lingkup
tertulisnya klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam
perundang-undangan? 2. Apakah klausula eksonerasi dalam
putusan No. 8/K/PDT/2013 bertentangan dengan asas kebebasan
berkontrak dan asas keadilan?. Metode penelitian yang penulis
gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan
sumber data sekunder. Sumber-sumber data yang terkait secara
langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini
data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari bukubuku literatur, perundang-undangan. Akhirnya berdasarkan hasil
penelitian, penulis memperoleh kesimpulan yaitu : 1. Ruang lingkup
tertulisnya klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam
perundang-undangan dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 18
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu pula terdapat doktrindoktrin para ahli sebagai sumber hukum tentang klausula eksonerasi
pula. 2. Setelah mengkaji putusan kasasi ini dengan pisau analisis
yaitu asas kebebasan berkontrak dan keadilan, Maka Klausula
eksonerasi dalam putusan No. 8/K/PDT/2013 bertentangan dengan
asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan tersebut