EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN HAKIM KASUS KORUPSI: PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Eksaminasi publik terhadap putusan hakim saat ini banyak dilakukan oleh
masyarakat sipil melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian fakultas
hukum. Pada praktiknya, ada tiga hasil eksaminasi publik yang menunjukkan
respon yang baik di mana ada persamaan di dalam pertimbangan majelis hakim
kasasi dengan hasil eksaminasi publik. Meskipun begitu, ada pula hasil eksaminasi
publik yang tidak menunjukkan respon apapun dari badan peradilan. Adapun
identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana hubungan
eksaminasi publik terhadap putusan hakim kasus korupsi dengan akuntabilitas dan
independensi kekuasaan kehakiman; Kedua, faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi respon kekuasaan kehakiman terhadap eksaminasi publik; Ketiga,
bagaimana refleksi terhadap konsep eksaminasi publik yang ideal untuk
memperkuat akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman.
Penelitian ini menganalisis ketiga identifikasi masalah secara yuridis
sosiologis (socio-legal). Spesifikasi penelitian untuk menjawab ketiga identifikasi
masalah adalah evaluatif dan deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menunjukkan tiga hal. Pertama, hubungan eksaminasi
publik dengan akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman dapat dilihat
sebagai salah satu bentuk partisipasi publik, sebagai cara untuk mengkritisi
kekuasaan kehakiman, dan respon badan peradilan terhadap hasil eksaminasi
publik; Kedua, ada sejumlah faktor yang menentukan respon badan peradilan
terhadap hasil eksaminasi publik. Keterbukaan Mahkamah Agung terhadap kritik
publik, adanya dorongan kinerja lembaga lain, dan rekomendasi yang jelas
merupakan faktor yang menjadikan hasil eksaminasi publik dipertimbangkan oleh
hakim. Sementara itu, anggapan eksaminasi publik hanya sekadar proses informal,
kepercayaan diri hakim, dan kualitas hasil eksaminasi publik yang tidak memadai
merupakan faktor yang mendorong hakim untuk mengesampingkan hasil
eksaminasi publik; Ketiga, konsep eksaminasi publik yang direfleksikan, yaitu
objek eksaminasi publik, kriteria eksaminator, komposisi majelis eksaminator,
substansi eksaminasi publik, dan tindak lanjut eksaminasi publik. Adapun saran
yang diajukan adalah Mahkamah Agung perlu membuat Peraturan Mahkamah
Agung dengan memuat klausul hasil eksaminasi publik dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara; dan lembaga
penyelenggara eksaminasi publik seharusnya lebih menekankan pelaksanaan
eksaminasi terhadap putusan di tingkat akhir, guna mewujudkan pembaharuan
hukum.