PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILLEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1203/Pid.B/2012/PN. Mks)

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata, proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah walaupun dengan biaya yang terbilang tidak murah. Sekarang ini banyak kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api, salah satunya adalah perkelahihan, pertikaian dan perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dalam penelitian tesis ini penulis memberikan contoh kasus penyalahgunaan senjata api kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dan terdakwanya Hasruddin Alias Hendri yang menyalahgunakan senjata api rakitan. Akhirnya terdakwa diputus dengan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Rumusan masalah yang dibahas penulis adalah : 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana kepemilikan senjata api illegal ? dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana atas tindak pidana kepemilikan senjata api dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks ?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas atau studi kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsikonsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan tesis. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban hukum pidana atas tindak pidana kepemilikan senjata api dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksisaksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan ketentuan pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi yakni menyatakan Terdakwasecara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kepemilikan senjata api tanpa izin sbagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi, dan menjatuhkan pidana selama 5(lima) bulan.