PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MENYIMPAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PADA PROSES PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB)

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah antara para pihak dapat dilakukan melalui akta di bawah tangan atau dapat pula dilakukan melalui suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris. Para pihak telah sepakat menitipkan atau menyimpan tanda bukti sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek perjanjian kepada Notaris karena tidak adanya kewenangan dan aturan terhadap notaris dalam penyimpanan sertifikat hak atas tanah tersebut. Rumusan masalah dalam tesis ini mengenai alasan Notaris menyimpan sertifikat hak atas tanah dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan terhadap Notaris yang menyimpan sertifikat hak atas tanah dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan pengumpulan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang alasan Notaris menyimpan sertifikat hak atas tanah dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), antara lain dikarenakan pihak pembeli belum melunasi pembayaran jual beli dengan dasar pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan adanya kesepakatan para pihak yang melakukan jual beli serta adanya inisiatif dari pihak Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan bagi para pihak dalam melakukan perbuatan jual beli dengan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).Terhadap Notaris yang menyimpan sertipikat hak atas tanah dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila terhadap sertipikat tersebut rusak dan hilang atau disalahgunakan Notaris untuk kepentingan pribadinya