WEWENANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN PUTUSAN NOMOR: 387/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunanya tanpa resep dokter. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut; pertama, Bagaimanakah upaya dan strategi Polres Metro Jakarta Selatan dalam menyelidiki, menyidik dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan ? Kedua, Bagaimanakah penerapan hukum materil dalam putusan pengadilan negeri jakarta selatan (Putusan Nomor: 387/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel) terkait tindak pidana narkotika ? Penelitian ini merupakan jenis penelitian / hukum empiris dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai
data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Kesimpulan penelitian ini ialah bahwa upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan dilakukan melalui kebijakan non penal (non penal policy) dan kebijakan
penal (penal policy). Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan preemtif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, penyebaran pamflet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta pembinaan terhadap masyarakat. Pendekatan ini dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan bekerjasama dengan BNN dan para ahli melalui perspektif antropologi budaya, sosiologi, komunikasi, psikologi,
pendidikan hidup sehat (ilmu kesehatan masyarakat).Kebijakan non penal ditujukan pada anak (termasuk remaja usia sekolah) dan masyarakat umum. Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan kebijakan penal di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan dilakukan melalui
upaya-upaya represif.