Perlindungan Hukum Terhadap Para Korban Tindak Pidana Penipuan Travel Umroh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel)

Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang terhadap calon jamaah terutama kepada calon jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan. Tujuan Penelitian: 1) Untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum terhadap para korban perkara kasus First Travel. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kemanfaatan hukum terhadap perampasan aset oleh Negara pada kasus First Travel yang melakukan tindak pidana penipuan kepada calon Jemaah umroh dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Metode Penelitian Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Artinya, penelitian hukum tersebut dalam penulisannya adalah penelitian terhadap asas – asas hukum positif yang tertulis dalam perundang – undangan. Penelitian hukum normatif dapat disebutkan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum-hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat disebutkan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data yang sudah di dokumentasikan. Dalam putusannya, majelis hakim MA melihat bahwa aset yang dimiliki First Travel merupakan hasil kejahatan pidana sehingga negara bisa merampasnya. Putusan ini memperkuat putusan-putusan pengadilan sebelumnya di Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. Putusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan masalah teknis jika aset First Travel harus dikembalikan ke jemaahnya yang jumlahnya ribuan.Kesimpulan:1) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 menyatakan bahwa dalam kasus ini First Travel telah terbukti melakukan kelalaian dalam mengelola uang nasabah yang sudah disetor untuk berangkat umroh. Telah terjadi money laundry yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola first travel. Majelis Hakim dalam putusannya menyita semua aset first travel (543 barang bukti) menjadi harta milik negara. Dari putusan tersebut menegaskan bahwa fokus dari pemidanaan hanya terletak pada pelaku kejahatan sedangkan keadaan dan kondisi korban kurang mendapatkan perhatian. 2) Perlindungan hukum terhadap para jama‟ah umroh selaku konsumen secara sosiologis masih lemah khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hakhak para konsumennya dengan melalui peraturan perundang-undangan seperti UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Agama No.18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalan Ibadah Umroh.