TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA EFESIENSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 223/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT-PST)

Berbagai alasan atau sebab pekerja itu berhenti, ada yang didasarkan permintaan sendiri, tapi ada juga atas alasan karena peraturan yang sudah tidak memungkinkan lagi pekerja tersebut meneruskan pekerjaannya. Akibatnya dari pemberhentian berpengaruh besar terhadap pengusaha maupun pekerja. Untuk pekerja dengan diberhentikannya dari perusahaan atau berhenti dari pekerjaan, berarti pekerja tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan secara maksimal
untuk pekerja dan keluarganya. Atas dasar tersebut, maka manajer sumber daya manusia harus sudah dapat memperhitungkan berapa jumlah uang yang seharusnya diterima oleh pekerja yang berhenti, agar pekerja tersebut dapat
memenuhi kebutuhannya sampai pada tingkat dapat dianggap cukup. Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan pengangguran, kriminalitas dan kesempatan kerja. Seiring dengan laju perkembangan industri usaha serta meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, maka permasalahan pemutusan hubungan kerja merupakan topik permasalahan karena menyangkut masalah kehidupan manusia.