ANALISA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN LEASING BERDASARKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) YANG TELAH DIBATALKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMA AGUNG RI NOMOR 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb (STUDI PUTUSAN NOMOR 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb)

Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk lembaga pembiayaan, salah satunya adalah leasing. Praktek perjanjian leasing terdapat risiko-risiko yang bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan perjanjian leasing yang pada umumnya
disebabkan wanprestasi dari pihak lessee. Adanya perjanjian leasing berawal dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Peneliti dalam penulisan skripsi ini mengkaji perlindungan konsumen dalam perjanjian yang dibuat secara baku, yang kemudian dalam pelaksanaannya menimbulkan wanprestasi dari salah satu pihak. Menjadi permasalahan, apakah wanprestasi
yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, merupakan pelanggaran konsumen. Pelanggaran konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tidak mencantumkan
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa dalam perjanjiannya, apakah dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi, sebagaimana maksud Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tugas dari BPSK. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah dibatalkan dengan putusan Mahkama Agung RI Nomor 29/Pdt.SusBpsk/2017/PN-Tjb dan bagaimana
pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan
hukum terhadap konsumen dalam putusan BPSK yang telah dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29/Pdt.Sus-Bpsk/2017/PN-Tjb dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sumber data diperoleh dari peraturan perundang undangan, dan literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi dalam
hal ini, konsumen harus lebih kritis dan teliti dalam membaca dan memahami klausula baku seperti hak-hak dan kewajiban para pihak, waktu perjanjian jatuh tempo, serta akibat hukum bila tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi), dan mengetahui akan perjanjian pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis
dan fakta-faka dalam persidangan Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya, Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri.