KEDUDUKAN HUKUM HAK ASUH ATAS ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM POSITIF (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 0914/ PDT.G/2014/PA.JKT.SEL)

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dimata hukum tercatat di Kantor Urusan
Agama (KUA). Dalam tulisan ini permasalahan yang di angkat ialah Bagaimana
kedudukan hukum hak asuh atas anak pasca perceraian Menurut Hukum Positif dalam
Putusan No.0914/pdt.G/2014/PA.Jkt.Sel. Dan Siapakah yang diberikan wewenang
melakukan hak asuh anak pasca perceraian. Untuk menjawab permasalahan tersebut
digunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa kedudukan hukum anak pasca
perceraian akibat perbedaan agama menurut hukum positif di Indonesia. Status anak itu
dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Pertama, Anak yang dilahirkan sewaktu
Islam, anak ini adalah anak muslim, menurut kesepakatan para fuqaha; Kedua, Anak
yang dikandung sewaktu Islam dan dilahirkan setelah murtad, maka hukumnya adalah
sama dengan anak yang dilahirkan sewaktu Islam. Ketiga, Anak yang dikandung dan
dilahirkan setelah murtad, maka anak itu hukumnya kafir karena dia dilahirkan diantara
kedua orang tuanya yang kafir, tidak ada pendapat lain dalam masalah ini. Adapun
wewenang hak asuh anak jatuh kepada ibunya, karena di dalam kasus ini anak tersebut
belum dewasa/ belum mmayiz. Namun beda hal jika ibu nya murtad, maka tidak berhak
atas hak asuh anak tersebut.