POLITIK HUKUM PENAATAN WEWENANG SEKTOR KEPELAHUBAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Masalah yang diteliti dalam disertasi ini adalah pengaturan pengelolaan kepelabuhanan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, penataan wewenang pengelolaan urusan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan upaya optimalisasi wewenang sektor kepelabuhanan sebagai institusi pelayanan publik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan menelaah buku-buku yang relevan serta peraturan-peraturan terkait, dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pengaturan terkait dengan pengelolaan Kepelabuhanan sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan konflik yang berkepanjangan (tarik menarik kewenangan) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, namun setelah lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, konflik di bidang kepelabuhanan sudah mereda namun demikian Pemerintah Daerah masih meminta kewenangan yang lebih besar sebagai sumber untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masih memerlukan pemahaman yang sama antar instansi di tingkat Pemerintah Pusat maupun tingkat Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepelabuhan. Wewenang pengelolaan sektor kepelabuhanan masih perlu ditata kembali dan Pemerintah Daerah perlu diberikan peran lebih untuk mengelola pelabuhan baik Pelabuhan Pengumpul maupun Pengumpan yang mempunyai prospek lebih besar sebagai sumber PAD dan selanjutnya perlu pula mengoptimalkan pengelolaan pelabuhan dalam bentuk pengelolaan yang sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Melalui disertasi ini Penulis menyarankan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif dan bersinergi dalam melihat kepelabuhanan sebagai sumber atau alat untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah Pusat perlu menyempurnakan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, pemerintah Propinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota dengan menambah kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepelabuhanan di bidang pemerintahan dan pengusahaan, selanjutnya perlu Pemerintah Pusat membuat formulasi dan bentuk skema sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pelabuhanan termasuk pelabuhan yang telah diusahakan secara komersial oleh BUMN (Pelindo I, II, III dan IV) secara proporsional memakai prinsip mekanisme bisnis.