EKSISTENSI DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEBEBASAN PERS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN

Kebebasan pers secara konseptual akan memunculkan pemerintahan yang bijaksana, cerdas dan bersih. Dengan adanya kebebasan pers maka masyarakat akan bisa mengetahui berbagai macam peristiwa, termasuk juga kinerja pemerintah. Perlindungan hukum dalam profesi jurnalistik (khususnya media cetak) sebenarnya berhubungan erat dengan dua kebutuhan dasar, pertama terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja pers dengan segala kompleksitas permasalahannya dan kedua menyangkut perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat arogansi pers. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis, merumuskan, dan menemukan peran Dewan Pers dalam mewujudkan kebebasan pers di Negara Hukum Modern dalam melaksanakan Keterbuaan Informasi Publik di era 4.0, dan menganalisis, merumuskan, dan menemukan perspektif pengaturan Pers dalam mewujudkan kebebasan pers untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya melalui media cetak maupun media online.
Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan teoritis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasuistis,kerangka pemikiran adalah Grand Theory: Teori Negara Hukum Modern, Middle Range Theory :Teori Perlindungan Hukum dan Applied Theory : Teori Kewenangan
Adapun hasil penelitian ini adalah Pers baik perorangan maupun perusahaan dalam melaksakan tugas jurnalistiknya seyogyanya disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki agar saran, opini, dan persepsi atas suatu pemberitaan tetap berkualitas dan dapat memberikan pembelajaran, membagi pengalaman dan memberikan informasi yang bermanfaat dan berkualitas dengan tetap menegakan kode etik sehingga dapat menjaga kualitas pemberitaan di masyarakat dalam memberitakan suatu peristiwa ataupun perbuatan hukum untuk dapat meningkatkan kualitas dan intelektualitas masyarakat dalam memdapatkan informasi yang aktual, akurat, dan berkeseimbangan, dan Pers Indonesia seyogyanya memiliki standart kompetensi yang diakui secara nasional bahkan internasional, dimana terdapat tahapan peningkatan kompetensi dengan melaksankan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dewan Pers dengan menerbitkan sertifikasi yang diakui oleh negara berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan untuk dapat menjadikan pers nasional yang berkualitas, berwibawa, dan dapat menjaga marwah pers yang bermartabat, bernilai dan memiliki integritas dan moralitas dengan tetap menegakan etika jurnalistik.