Peranan Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Baby Lobster

Perikanan maritim memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi nasional, tidak hanya menyediakan peluang kerja tetapi juga meningkatkan kualitas hidup para nelayan kecil dan pelaku usaha lainnya di sektor ini. Keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya ikan diakui penting untuk pengembangan yang seimbang di domain maritim. Pengelolaan sumber daya alam laut yang efektif sangat vital untuk memberdayakan pemerintah daerah dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Penegakan hukum di sektor perikanan sangat penting untuk mendukung pengembangan terkontrol dan mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah kerangka hukum normatif yang ada, dengan penekanan pada pemahaman implementasi hukum tersebut dalam konteks nyata. Studi ini mengumpulkan data primer dan sekunder untuk mendapatkan wawasan menyeluruh tentang norma hukum yang ada terkait topik penelitian. Temuan menunjukkan bahwa Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polri memegang peranan kunci dalam memerangi penyelundupan baby lobster. Upaya Ditpolair mencakup patroli intensif, penegakan hukum, dan penglibatan masyarakat untuk mencegah kegiatan penyelundupan di perairan Indonesia. Dianjurkan kerjasama yang diperkuat antar lembaga dan peningkatan alokasi sumber daya untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum.