Analisis Kepastian Hukum dalam Kasus Penyelundupan: Studi Kasus Pakaian Bekas

Indonesia, sebagai negara kepulauan berkembang, sangat bergantung pada wilayahnya yang luas mencakup sekitar 1,9 juta mil persegi darat dan laut untuk mengatur impor dan aktivitas ekonominya. Ini termasuk pemantauan ketat terhadap jumlah pulau dan rute laut yang besar untuk memerangi penyelundupan, khususnya melalui transportasi antarpulau. Dengan sekitar 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam penegakan bea cukai dan mengamankan perbatasannya terhadap impor ilegal seperti pakaian bekas. Larangan impor pakaian bekas telah berlaku sejak 1982, diperkuat oleh pembaruan regulasi untuk mengurangi kerugian ekonomi dan risiko kesehatan publik. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai efektivitas kerangka hukum ini dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan publik terhadap latar belakang perdagangan internasional dan regulasi kepabeanan.
Metodologi penelitian melibatkan tinjauan komprehensif terhadap sumber sekunder dan primer, termasuk dokumen pemerintah dan teks hukum, untuk menganalisis dampak penyelundupan terhadap pendapatan nasional dan kesehatan. Temuan mengungkapkan bahwa sementara hukum yang ada, seperti Hukum Kepabeanan Indonesia (UU 17/2006), menguraikan sanksi yang jelas untuk penyelundupan, penegakan masih menjadi tantangan, seringkali terhambat oleh fokus administratif sanksi daripada implikasi kriminal. Studi ini menekankan perlunya langkah-langkah penegakan yang lebih kuat dan kerja sama internasional untuk memperkuat kemampuan kepabeanan dan cukai Indonesia.