Peran Hakim dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, dimana penegakan hukum sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Narkotika, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mempunyai potensi risiko ketergantungan dan ancaman sosial yang signifikan akibat penyalahgunaannya, khususnya yang berdampak pada generasi muda. Anak-anak, sebagai aset sosial yang penting, berhak atas perlindungan dari ancaman-ancaman tersebut berdasarkan kerangka hukum yang ketat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji struktur hukum normatif, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum dan penerapannya di dunia nyata. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder untuk meningkatkan pemahaman norma hukum terkait anak korban penyalahgunaan narkotika
Temuan-temuan ini mengungkap pentingnya peran hakim dalam menerapkan undang-undang yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mendukung hukuman non-penahanan dan rehabilitasi dibandingkan penahanan. Namun, perlindungan hukum yang ada seringkali tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur. Studi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan peradilan yang menyeimbangkan tindakan hukuman dengan upaya rehabilitasi, dan mengadvokasi reformasi hukum untuk meningkatkan tindakan perlindungan bagi korban anak dalam sistem peradilan pidana.