Perspektif Hukum Peran dan Wewenang TNI dalam Operasi Anti-Terorisme

Indonesia, sebagai negara hukum yang kokoh berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi 1945, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga ketertiban dan perdamaian sosial. Salah satu tantangan tersebut adalah terorisme, fenomena global yang mengancam keamanan nasional dan mengganggu kehidupan sosial dan politik. Makalah ini meneliti perspektif hukum peran dan wewenang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi anti-terorisme. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini mengevaluasi kerangka hukum yang ada, regulasi yang relevan, dan praktik aktual. Pengumpulan data melibatkan sumber primer dan sekunder, memastikan keaslian dan kelengkapan. Analisis menyoroti konsep kewenangan dalam konteks hukum publik dan menjelaskan tanggung jawab dan tugas TNI dalam operasi anti-terorisme, sebagaimana diatur oleh hukum Indonesia. Diskusi menekankan perlunya mekanisme koordinasi yang jelas untuk menghindari konflik yurisdiksi di antara lembaga yang terlibat. Selain itu, peran Komando Operasi Khusus Gabungan TNI (Koopsusgab) juga ditinjau, dengan menekankan pentingnya dalam melakukan operasi khusus untuk mendukung upaya keamanan nasional.