Evaluasi Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS Berdasarkan Prinsip-Prinsip HAM

Pemulangan Warga Negara Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS menyajikan tantangan kompleks terkait hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan non-pemulangan pemerintah Indonesia dan kesesuaiannya dengan standar hak asasi manusia internasional. Teridentifikasi tiga motivasi utama WNI bergabung dengan ISIS: ideologis, pragmatis, dan pengaruh sosial atau keluarga. Riset ini menekankan perlunya pendekatan yang berbeda dalam menangani individu-individu ini berdasarkan tingkat keterlibatan mereka. Pemerintah mengkategorikan individu ini secara luas sebagai pejuang teroris asing, memilih untuk tidak memulangkan kebanyakan, kecuali anak-anak di bawah sepuluh tahun, mencerminkan usaha menyeimbangkan antara keamanan nasional dan kewajiban hak asasi manusia. Kritik dari organisasi hak asasi manusia menyoroti pelanggaran potensial terhadap hak kewarganegaraan seperti yang diamanatkan oleh konvensi internasional, dan Konstitusi Indonesia yang menekankan kesucian kewarganegaraan. Studi ini menganjurkan penilaian ulang kebijakan untuk lebih selaras dengan norma hak asasi manusia sambil menjamin keamanan nasional.