Analisis Hukum Pemidanaan dalam Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia

Studi ini mengeksplorasi kerangka hukum untuk kejahatan narkotika di Indonesia, menekankan pendekatan ganda antara penjara dan rehabilitasi sebagaimana diuraikan dalam UU No. 35 Tahun 2009. Narkotika dan psikotropika, meskipun bermanfaat untuk layanan medis dan kesehatan, menyajikan risiko signifikan ketergantungan dan penyalahgunaan, yang mengarah pada dampak sosial dan psikologis yang serius. Masalah yang terus bertumbuh ini mempengaruhi semua demografi di area urban dan rural, meminta respons hukum yang kuat. Pemerintah Indonesia telah menyusun undang-undang untuk menghukum dan merehabilitasi, dengan tujuan mengurangi efek negatif penyalahgunaan narkotika.

Penelitian kualitatif ini menggunakan tinjauan komprehensif dari teks legislatif, jurnal akademik, dan materi relevan lainnya untuk memperdalam pemahaman tentang norma hukum yang mempengaruhi regulasi narkotika. Data terutama dikumpulkan dari dokumen resmi dan sumber terpercaya, memastikan keaslian informasi, yang kritis untuk studi hukum. Fokus analitis adalah pada interpretasi kerangka hukum yang kompleks dan penegakannya secara praktis.

Temuan mengungkapkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, dengan rehabilitasi sering diabaikan untuk tindakan punitif, meskipun ada ketentuan hukum untuk rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu. Studi ini menekankan perlunya mengintegrasikan pendekatan berorientasi kesehatan dalam sistem hukum untuk lebih baik mengatasi kompleksitas penyalahgunaan narkotika. Ini juga menyoroti peran penting dari legislasi yang jelas dan konsisten dalam memastikan efektivitas penegakan hukum dan proses yudisial dalam kasus narkotika.