Analisis Status Stateless bagi Warga Negara Indonesia Eks-ISIS Menurut Hukum Internasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pencabutan kewarganegaraan warga negara Indonesia yang terafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan implikasinya terhadap status stateless sesuai dengan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, terutama melalui studi literatur, untuk memahami bagaimana kebijakan ini diimplementasikan di Indonesia dan sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan konvensi internasional, seperti Konvensi 1954 tentang Status Orang Stateless dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Kasus Statelessness. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara praktik nasional dan kewajiban internasional dalam penanganan eks-ISIS, dengan pencabutan kewarganegaraan sering kali dilakukan melalui prosedur administratif yang kurang memadai. Ini berpotensi melanggar hak dasar yang dijamin oleh Universal Declaration of Human Rights dan meninggalkan individu dalam kondisi stateless yang berisiko tinggi terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kajian ini mengungkapkan pentingnya proses peradilan yang adil dan transparan serta perlunya reformasi hukum untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap standar internasional. Kajian ini juga menekankan urgensi perbaikan kebijakan hukum nasional untuk lebih mengintegrasikan kewajiban internasional, menghormati hak-hak dasar semua individu, dan memperbaiki tata kelola keamanan nasional yang inklusif.