Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Binary Option di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Regulasi

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan, termasuk munculnya berbagai
metode perdagangan mata uang asing yang disebut opsi biner melalui platform seperti
Binomo. Secara internasional, perdagangan opsi biner semakin dikenal, termasuk di
Indonesia, di mana platform Binomo banyak ditampilkan dalam iklan media sosial. Opsi
biner melibatkan prediksi harga aset dalam jangka waktu tertentu yang dipilih oleh
pedagang online. Di Indonesia, pihak-pihak tertentu telah mendapatkan keuntungan dari
hasil pencucian uang melalui platform Binomo, dan keuntungan yang diperoleh afiliasi dari
investasi yang dilakukan oleh korban, menyebabkan kerugian finansial yang besar. Binomo
adalah aplikasi untuk perdagangan opsi biner, di mana partisipasi dalam perdagangan jasa
keuangan terjadi tanpa memiliki aset portofolio aktual, dan hanya mengandalkan prediksi
perubahan harga aset. Sistem ini menyerupai perjudian online, karena investor
mendapatkan keuntungan dari tebakan yang benar namun kehilangan depositnya jika salah,
sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi kerangka hukum yang
ada, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum, peraturan terkait, dan praktik
aktual. Kajian ini meliputi tinjauan literatur secara komprehensif untuk menekankan
pentingnya pemahaman hukum, memanfaatkan berbagai sumber, antara lain buku, jurnal,
dan bahan relevan lainnya, untuk memperluas perspektif norma hukum terkait topik yang
diteliti. Pengumpulan data dibagi menjadi data primer dan sekunder, dengan data primer
diperoleh dari dokumen resmi pemerintah dan sumber yang dapat dipercaya untuk
menjamin keasliannya.
Analisis mengungkapkan bahwa perdagangan opsi biner dapat diklasifikasikan sebagai
perjudian online karena sifat spekulatif dan kesamaan operasionalnya dengan sistem
perjudian. Sistem hukum Indonesia mengakui tanggung jawab pidana, yang berarti
menyalahkan individu yang memenuhi kriteria hukum. Afiliasi yang mempromosikan opsi
biner melalui video sukses yang menyesatkan dan tuntutan hukum palsu dapat dimintai
pertanggungjawaban berdasarkan beberapa ketentuan hukum, termasuk Pasal 378 KUHP
dan Pasal 27(2) UU ITE. Studi ini mengidentifikasi beberapa elemen kunci yang membuat
perdagangan opsi biner memenuhi syarat sebagai perjudian ilegal, termasuk kehadiran
elemen permainan, taruhan, dan media elektronik. Selain itu, peran afiliasi dalam
melakukan penipuan dan tantangan peraturan dalam menegakkan standar hukum juga
disoroti. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya penegakan peraturan yang lebih ketat
dan pendidikan publik untuk memitigasi risiko yang terkait dengan perdagangan opsi biner.
Kata kunci: opsi biner, Binomo, perjudian online, pertanggungjawaban pidana, kerangka
hukum.