Analisis Hukum tentang Kebijakan Tembak di Tempat oleh Polisi dalam Penangkapan Pelaku Kriminal

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum mengenai kebijakan 'tembak di tempat' oleh polisi
dalam penangkapan tersangka kriminal di Indonesia, berlandaskan prinsip tata
pemerintahan berdasarkan hukum seperti ditegaskan dalam Konstitusi Indonesia yang
menekankan kesetaraan hukum dan supremasi hukum. Sistem hukum Indonesia
menggunakan hukum sebagai pilar utama untuk menjamin keadilan, keamanan, dan
kesejahteraan, mengintegrasikan hak asasi manusia dalam operasi prosedural penegakan
hukum. Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Indonesia (POLRI) beroperasi di bawah
mandat untuk memelihara ketertiban sambil melindungi hak asasi manusia, yang menjadi
sangat krusial ketika melaksanakan perintah tembak di tempat di bawah kondisi hukum
tertentu. Metodologi penelitian kualitatif yang digunakan melibatkan tinjauan literatur
komprehensif dan analisis untuk memahami struktur hukum normatif, berfokus pada
aplikasi nyata prinsip dan regulasi hukum. Data primer dan sekunder digunakan,
mengambil dari dokumen resmi pemerintah dan artikel ilmiah untuk memberikan dasar
substantif bagi kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa sementara kebijakan tembak di
tempat diatur secara hukum, memastikan selaras dengan standar hak asasi manusia
memerlukan kepatuhan ketat terhadap prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan kejelasan
hukum, sebagaimana ditetapkan oleh KUHP Indonesia dan Undang-Undang No. 8 tahun
2009. Polisi disarankan menggunakan kekuasaan ini hanya dalam kondisi ekstrem di mana
nyawa terancam, memastikan semua tindakan secara hukum dibenarkan dan hak-hak
terdakwa terjaga sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah.
Keywords : Shoot on sight, Legal framework, Human rights, Indonesian law, Police
discretion.