Dinamika Perlindungan Korban Salah Tangkap Terorisme: Studi Kasus Operasi Densus 88

Di Indonesia, sebuah negara yang berkomitmen pada hukum, perlindungan hak
asasi manusia adalah prinsip fundamental yang berakar pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Kerangka hukum, khususnya Kode Proses Pidana
1981 (KUHAP), dirancang untuk melindungi hak-hak ini, terutama bagi individu
yang terlibat dalam aktivitas kriminal. Korban, yang mungkin menderita secara
fisik, mental, emosional, atau ekonomi karena tindakan kriminal atau kesalahan
prosedural, memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana.
Meningkatnya terorisme transnasional telah menimbulkan tantangan signifikan
dalam menyeimbangkan keamanan dan hak asasi manusia, mendorong
pembentukan Densus 88, sebuah unit khusus anti-terorisme. Namun, unit ini
sering dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penangkapan
salah dan perlakuan buruk terhadap tersangka.

Studi kualitatif ini menggali kerangka hukum yang ada, dengan fokus pada
aplikasi prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan implementasi
praktisnya. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan dokumen resmi yang
komprehensif, memastikan analisis yang kuat terhadap standar hukum terkait
penangkapan salah dalam kasus terorisme. Temuan mengungkapkan
ketidakkonsistenan antara hukum dan praktik, menyoroti kasus di mana operasi
Densus 88 telah mengompromikan hak-hak terdakwa, terkadang menghasilkan
pelanggaran hukum serius yang memerlukan kompensasi dan rehabilitasi di
bawah KUHAP.