Kewenangan Menangkap Dan Mengadili Bajak Laut Di Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Yurisdiksi negara dalam hukum internasional merupakan faktor penting untuk
memelihara kedaulatan dan ketertiban dalam perairan teritorialnya. Studi ini
mengkaji kerangka berwenang di mana Indonesia menegakkan hukumnya
terhadap pembajakan, sebuah kejahatan internasional yang mengganggu
keamanan maritim dan perdagangan internasional. Menggunakan metodologi
kualitatif, penelitian ini mengevaluasi struktur hukum normatif melalui tinjauan
literatur yang ekstensif, berfokus pada implementasi prinsip-prinsip hukum dan
regulasi dalam konteks praktis (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Data
dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder untuk memastikan analisis yang
komprehensif tentang topik ini. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia, di
bawah hukum nasionalnya, khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2014
tentang Kelautan, memiliki mekanisme yang kuat untuk mengejar, menangkap,
dan mengadili bajak laut dalam yurisdiksinya, difasilitasi oleh agensi seperti
Badan Keamanan Laut Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya
meningkatkan kerja sama regional dan kerangka hukum untuk mengatasi

tantangan yang ditimbulkan oleh pembajakan secara efektif. Studi ini
berkontribusi pada pemahaman bagaimana yurisdiksi nasional dapat selaras
dengan hukum maritim internasional untuk memerangi pembajakan dan menjaga
kepentingan maritim.
Kata Kunci: Hukum Internasional, Yurisdiksi Maritim, Pembajakan, Hukum
Maritim Indonesia, Kerja Sama Regional.