Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Artikel jurnal ini mengeksplorasi tanggung jawab pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas dalam kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Setiap masyarakat, tidak peduli tahap perkembangannya, beroperasi di bawah seperangkat hukum yang secara inheren terjalin dengan fungsi masyarakat, menekankan bahwa Indonesia, negara hukum, mematuhi kerangka hukum untuk mencapai ketertiban nasional dan kepastian hukum. Secara khusus, hukum membedakan antara tindak pidana umum dan khusus, menyediakan pendekatan hukum terperinci untuk menangani pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang penting untuk transportasi yang aman dan efisien, diatur untuk mengurangi kekhawatiran yang meningkat atas pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, yang sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia. Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menilai struktur hukum normatif melalui tinjauan literatur, berfokus pada implementasi prinsip-prinsip hukum, peraturan yang relevan, dan praktik aktual. Temuan mengungkapkan bahwa sementara ketentuan hukumnya komprehensif, aspek penegakan dan edukasi mengenai hukum lalu lintas perlu diperkuat untuk secara efektif mengurangi tingkat kecelakaan. Penyesuaian hukum dan peningkatan kampanye kesadaran publik direkomendasikan untuk meningkatkan keselamatan jalan