Analisis Hukum terhadap Penerapan Pasal Permufakatan Jahat dalam Kejahatan Narkotika di Indonesia: Perspektif UU No. 35 Tahun 2009

Studi ini mengeksplorasi kerangka hukum dan penerapan konsep 'permufakatan jahat' di bawah Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia. Narkotika memiliki manfaat medis dan potensi penyalahgunaan yang dapat menyebabkan ketergantungan jika tidak dikontrol, membutuhkan regulasi hukum yang ketat, terutama dalam konteks posisi strategis Indonesia yang memperparah tantangan perdagangan narkotika. Sifat ganda narkotika, penting namun berbahaya, menekankan kompleksitas respon hukum yang diperlukan. Metode penelitian kualitatif diterapkan, berfokus pada struktur hukum normatif, menganalisis hukum yang relevan dan praktik aktual. Data primer dan sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi dan sumber terpercaya untuk memastikan keaslian dan pemahaman yang komprehensif. Temuan menunjukkan bahwa definisi permufakatan jahat dalam hukum narkotika merupakan ekspansi dari hukum pidana tradisional, mempertimbangkan tidak hanya pelaku langsung tetapi juga mereka yang terlibat dalam perencanaan dan eksekusi. Hukum mengkategorikan permufakatan jahat sebagai tindak pidana berat dengan hukuman setara dengan kejahatan narkotika yang selesai, mencerminkan keseriusan masalah ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi jaringan luas yang terlibat dalam kejahatan narkotika, menyoroti kebutuhan strategi hukum multidimensi. Studi ini menyimpulkan bahwa sementara hukum secara efektif menggambarkan konspirasi dalam istilah yang berat, implementasinya membutuhkan interpretasi yudisial yang hati-hati untuk mencegah kesalahan penerapan dan memastikan keadilan.

Kata Kunci : Permufakatan Jahat, Hukum Narkotika, Regulasi Hukum, Indonesia, Implementasi Yudisial