Evaluasi Perlindungan Hukum bagi Jurnalis: Tinjauan Kritis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Pers

Setiap warga negara memiliki kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak untuk menyatakan pikiran secara lisan dan tulisan. Kebebasan-kebebasan ini, yang digariskan dalam Pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan hak semua orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang penting untuk pengembangan pribadi dan sosial. Peran penting jurnalis dalam mengakses informasi dan mengawasi tindakan pemerintah menegaskan pers sebagai pilar demokrasi, menekankan perlunya perlindungan hukum bagi kegiatan jurnalistik. Meskipun kebebasan lebih luas pasca-Reformasi dengan diberlakukannya UU No. 40 tahun 1999, jurnalis masih menghadapi tantangan besar termasuk kekerasan dan intimidasi, menyoroti kesenjangan signifikan antara kerangka hukum dan aplikasi praktisnya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menilai struktur hukum normatif dan implementasi nyata dari undang-undang pers. Pendekatan ini termasuk tinjauan literatur yang menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman tentang norma-norma hukum yang relevan dengan studi. Temuan menunjukkan ancaman berkelanjutan terhadap jurnalis, termasuk kekerasan fisik dan hambatan hukum, meskipun ada undang-undang yang bertujuan melindungi mereka. Inkonsistensi antara perlindungan hukum dan keamanan nyata jurnalis mengurangi kebebasan pers dan kesehatan demokrasi. Studi ini menyarankan perlunya reformasi untuk menyelaraskan perlindungan praktis dengan yang dijanjikan oleh hukum. Selanjutnya, peningkatan kekerasan terhadap jurnalis, dengan seringnya keterlibatan penegak hukum, menekankan kebutuhan mendesak untuk penguatan penegakan perlindungan pers.

Kata Kunci: kebebasan pers, keamanan jurnalis, perlindungan hukum, Indonesia, Undang-Undang Pers.