Pengaruh Struktur Hukum dan Budaya Hukum terhadap Penegakan Hukum Praktik Politik Uang

Penelitian ini meneliti pengaruh struktur hukum dan budaya hukum terhadap penegakan hukum terhadap politik uang di Indonesia. Indonesia, negara yang berlandaskan hukum dimana kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengharuskan pemilihan umumnya mencerminkan kehendak nyata rakyat. Namun, pemilu sering kali tercoreng oleh praktik politik uang, yang dianggap sebagai bentuk korupsi elektoral yang mengunderminasi proses demokrasi. Kerangka hukum untuk memerangi politik uang terdefinisi dengan baik dalam hukum Indonesia, namun implementasinya seringkali kurang efektif karena keterbatasan struktural dan budaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif, berfokus pada analisis prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait, dan aplikasi praktisnya. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum dan sumber otoritatif, yang dianalisis untuk mengeksplorasi interaksi antara hukum, masyarakat, dan praktik politik. Temuan menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum di Indonesia dirancang untuk mendukung pemilihan yang adil, celah dalam penegakan dan sikap budaya terhadap korupsi memungkinkan persistensi politik uang. Meskipun ada ketentuan hukum terhadap malpraktik elektoral, lembaga penegak hukum menghadapi tantangan karena kendala prosedural dan waktu penanganan yang singkat. Selain itu, penerimaan budaya terhadap korupsi dalam politik terus menghambat reformasi hukum. Terdapat kebutuhan signifikan untuk perubahan sosial dalam persepsi dan peningkatan literasi hukum untuk mendukung secara efektif tindakan anti-korupsi.

Kata Kunci: Korupsi Politik, Integritas Pemilu, Reformasi Hukum, Hukum Pemilu Indonesia, Budaya dan Penegakan Hukum.