Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor dalam Konteks Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kendaraan bermotor digunakan secara luas sebagai alat transportasi sehari-hari yang mempermudah dan mempercepat perjalanan, khususnya di daerah dengan fasilitas publik yang kurang memadai. Kerangka regulasi memainkan peran penting dalam pembangunan dan integritas nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menunjukkan masalah kepatuhan yang berkelanjutan. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif untuk mengevaluasi kerangka hukum normatif, dengan fokus pada aplikasi prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait, dan implementasinya secara praktis. Data dikumpulkan dari sumber primer, seperti dokumen pemerintah, dan sumber sekunder, yang memperkaya pemahaman norma hukum yang relevan dengan topik penelitian. Temuan menyoroti masalah umum dengan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang didorong oleh kebutuhan ekonomi dan difasilitasi oleh celah dalam penegakan hukum serta kemajuan teknologi, menyarankan kebutuhan untuk perbaikan dalam ukuran regulasi dan strategi penegakan hukum.

Kata Kunci: Registrasi Kendaraan, Penegakan Hukum, Pemalsuan Dokumen, Kepatuhan Terhadap Peraturan, Implikasi Teknologi