Pengaruh Hak Angket DPR dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu: Studi Kasus Pemilu 2024

Indonesia sebagai negara konstitusional yang diatur oleh UUD 1945 memastikan bahwa semua warga negara tunduk pada hukum yang berlaku. Setelah kemerdekaan, Konstitusi telah mengalami beberapa amandemen yang bertujuan untuk meningkatkan fungsionalitasnya dan memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif. Terutama, dalam pemilihan umum 2024, penggunaan sistem Sirekap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempercepat penghitungan suara menyoroti adanya ketidaksesuaian yang memicu penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu. Penelitian ini mengeksplorasi peran hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menangani sengketa pemilu, khususnya fokus pada pemilu 2024. Metodologi kualitatif digunakan, menganalisis kerangka hukum, regulasi terkait, dan aplikasi praktisnya. Temuan menunjukkan bahwa hak angket DPR, yang didukung oleh Pasal 20A UUD 1945 yang diamandemen, sangat penting untuk menyelidiki tindakan yang signifikan, strategis yang berpotensi melanggar regulasi legislatif. Meskipun hak ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola, efektivitasnya tergantung pada kemauan politik dan keterlibatan publik dalam proses penyelidikan.

Kata Kunci: Indonesia, Hukum Konstitusional, Sengketa Pemilu, Hak Angket, Pemilu 2024